Medan, buanapagi.com – Ketua Fraksi PAN-Perindo DPRD Kota Medan, T. Bahrumsyah, memastikan program tebus ijazah bagi siswa kurang mampu di Kecamatan Medan Belawan menjadi salah satu prioritas perjuangannya. Hal itu disampaikannya saat melaksanakan Reses V Masa Sidang II Tahun Sidang 2025–2026 di dua titik, Minggu (22/2/2026).
Kegiatan reses digelar di Jalan TM Pahlawan, Lapangan Masjid Al-Aqobah, Kelurahan Belawan I serta di Jalan Ciliwung, Gang 11, Kelurahan Belawan II, Kecamatan Medan Belawan. Dalam pertemuan tersebut, berbagai persoalan mendasar disampaikan warga, mulai dari ijazah yang tertahan, layanan kesehatan, infrastruktur, hingga kebutuhan pelatihan kerja bagi generasi muda.
Bahrumsyah mengungkapkan, masih banyak ijazah siswa SD dan SMP di sekolah swasta yang tidak dapat diambil karena orang tua belum mampu melunasi administrasi sekolah. Akibatnya, anak-anak tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya maupun melamar pekerjaan.
“Masalah ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Ijazah adalah hak anak-anak. Jangan sampai karena faktor ekonomi, masa depan mereka terhambat,” tegas legislator dari Dapil II yang meliputi Medan Marelan, Medan Labuhan, dan Medan Belawan tersebut.
Ia menjelaskan, program tebus ijazah merupakan bentuk kolaborasi DPRD dan Pemerintah Kota Medan yang pembiayaannya dialokasikan melalui APBD.
Program ini bertujuan menyelamatkan generasi muda dari risiko putus sekolah, pengangguran, hingga kenakalan remaja.
Menurutnya, wilayah Belawan sebagai kawasan pesisir dan padat penduduk membutuhkan perhatian khusus dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Pendidikan menjadi pintu utama untuk memutus mata rantai kemiskinan.
Selain pendidikan, persoalan kesehatan juga menjadi sorotan warga. Menanggapi keluhan terkait BPJS Kesehatan yang dinonaktifkan, Bahrumsyah menyebut masyarakat dapat memanfaatkan program Universal Health Coverage (UHC) yang telah dijalankan Pemkot Medan bersama DPRD.
“Kita sudah mengalokasikan anggaran sekitar Rp350 miliar untuk menjamin kesehatan masyarakat Kota Medan. Jadi warga tetap bisa mendapatkan pelayanan kesehatan,” ujarnya.
Dalam bidang pembangunan, ia menegaskan komitmen DPRD dari Dapil II untuk memperjuangkan pemerataan anggaran. Disebutkannya, sekitar 35 persen APBD Kota Medan Tahun 2026 diarahkan untuk pembangunan kawasan Medan Utara dan telah dimasukkan dalam dokumen RPJMD 2026–2030.
“Pembangunan infrastruktur seperti jalan, drainase dan fasilitas umum harus menjadi prioritas, karena ini menyangkut aktivitas dan perekonomian masyarakat,” katanya.
Tak hanya itu, Bahrumsyah juga mendorong penguatan program pelatihan keterampilan bagi masyarakat, khususnya anak muda. Menurutnya, selain membuka peluang kerja, pelatihan tersebut dapat mendorong lahirnya pelaku usaha baru.
“Kita ingin anak-anak Belawan punya keterampilan. Kalau tidak bekerja di perusahaan, minimal mereka bisa membuka usaha sendiri,” ucapnya.
Di akhir kegiatan, ia menegaskan seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat akan dirangkum dalam pokok-pokok pikiran DPRD untuk diteruskan kepada Pemkot Medan agar dapat direalisasikan dalam bentuk program dan kegiatan pembangunan.
“Reses ini bukan sekadar seremonial. Ini adalah kewajiban kami menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat,” pungkasnya. (bp1)
