Jakarta, buanapagi.com – Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memastikan kondisi sistem keuangan Indonesia tetap terjaga dan resilien hingga triwulan IV tahun 2025, meskipun ketidakpastian ekonomi dan pasar keuangan global meningkat.
Dalam keterangan resmi bernomor 01/KSSK/Pers/2026 yang dirilis Selasa (27/1/2026), KSSK menyebut ketahanan sistem keuangan nasional ditopang koordinasi dan sinergi kebijakan fiskal, moneter, serta sektor keuangan antarotoritas.
KSSK yang terdiri dari Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menegaskan akan terus melakukan asesmen dan mitigasi risiko secara terkoordinasi di tengah dinamika global yang masih berlanjut.
KSSK mencatat volatilitas pasar keuangan global sempat meningkat pada Januari 2026, dipicu ketegangan perdagangan dan geopolitik, serta kebijakan moneter global. The Fed memangkas suku bunga acuannya sebesar 50 basis poin pada triwulan IV 2025 ke kisaran 3,50–3,75 persen.
Meski demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia dinilai tetap kuat. Pertumbuhan ekonomi tahun 2025 diperkirakan mencapai 5,2 persen dan meningkat menjadi 5,4 persen pada 2026, didorong permintaan domestik, stimulus fiskal dan moneter, serta penguatan investasi.
Dari sisi eksternal, cadangan devisa Indonesia pada akhir Desember 2025 tercatat sebesar USD156,5 miliar atau setara 6,3 bulan impor. Nilai tukar Rupiah pada akhir 2025 tercatat Rp16.675 per dolar AS, sementara hingga 23 Januari 2026 berada di level Rp16.815 per dolar AS, dipengaruhi meningkatnya ketidakpastian global dan arus keluar modal asing.
Inflasi nasional sepanjang 2025 tetap terkendali dalam sasaran 2,5±1 persen, dengan inflasi Desember 2025 tercatat 2,92 persen secara tahunan. Inflasi inti tercatat rendah sebesar 2,38 persen.
Sementara itu, APBN tetap berperan sebagai peredam guncangan ekonomi. Hingga akhir 2025, realisasi belanja negara mencapai Rp3.451,4 triliun atau 95,3 persen dari APBN, dengan defisit tercatat sebesar Rp695,1 triliun atau 2,92 persen dari PDB.
KSSK menegaskan sinergi kebijakan akan terus diperkuat guna menjaga stabilitas sistem keuangan nasional sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tengah tekanan global.(bp1)
