Medan, buanapagi.com – Menyikapi kritik DPRD Medan terkait sulit dan mahalnya pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkimcikataru) Kota Medan Jhon Ester Lase menyampaikan sejumlah strategi pembenahan pelayanan di tahun 2026. Evaluasi menyeluruh akan dilakukan untuk memangkas birokrasi dan mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perizinan bangunan.
Jhon Ester Lase menjelaskan, Kamis (8/1/2026) sejumlah tahapan administrasi yang dinilai berbelit akan disederhanakan. Pemeriksaan berkas yang sebelumnya dilakukan hingga lima kali akan dipangkas menjadi tiga kali, sementara proses verifikasi akan dialihkan kepada Tim Profesi Ahli (TPA) Kementerian secara daring. Ke depan, Perkimcikataru lebih difokuskan sebagai fasilitator dan pengawas, termasuk menghilangkan sidang berkas secara tatap muka dan menggantinya dengan sidang online, kecuali untuk bangunan berskala besar.
Selain itu, Perkimcikataru juga akan menghapus kewajiban penggunaan konsultan untuk pengurusan PBG bangunan sederhana. Bangunan dua lantai di bawah 90 meter persegi serta satu lantai di bawah 70 meter persegi akan digratiskan tanpa konsultan. Kebijakan ini diharapkan mendorong masyarakat lebih sadar mengurus izin bangunan secara resmi, sementara bangunan skala besar tetap wajib menggunakan konsultan sesuai PP Nomor 16 Tahun 2021 demi aspek keselamatan konstruksi.
Tak hanya dari sisi pelayanan, penguatan pengawasan juga menjadi fokus utama peningkatan PAD. Jhon Ester Lase menyebutkan pihaknya akan memperkuat koordinasi dengan Satpol PP, kecamatan, kelurahan hingga kepala lingkungan agar seluruh pendirian bangunan di Medan memiliki izin. Dengan langkah tersebut, ia optimistis target PAD Perkimcikataru sebesar Rp36,2 miliar pada 2026 dapat tercapai, menyusul peningkatan realisasi PAD yang signifikan sejak dirinya menjabat sebagai kepala dinas.(bp1)
