Medan, buanapagi.com – Hantaman banjir besar pada 27 November 2025 seolah menjadi alarm keras bagi Kota Medan. Di tengah upaya pemulihan, rencana Wali Kota Medan, Rico Waas, untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPBD di wilayah rawan banjir serta menambah relawan tanggap bencana mendapat respons positif dari DPRD Medan.
Anggota DPRD Medan, Ahmad Afandi Harahap, menilai kebijakan itu sebagai penguatan penting bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selama ini bekerja dengan personel terbatas di kota berpenduduk jutaan jiwa tersebut.
“Ini langkah yang tepat. Kita harus belajar dari musibah banjir besar kemarin. BPBD Medan perlu diperkuat, mulai dari kualitas SDM, penambahan peralatan, hingga kesiapsiagaan di wilayah. Mitigasi harus berjalan komprehensif sampai ke tingkat kecamatan, kelurahan, bahkan kepling,” ujar Afandi, politisi muda Partai Demokrat itu, Sabtu (6/12/2025).
Menurut Afandi, banjir sebelumnya mengungkap keterbatasan personel BPBD dalam menjangkau seluruh area terdampak. “Medan punya 21 kecamatan, 151 kelurahan, dan 2.001 lingkungan. Tentu perlu penambahan personel dan unit layanan di wilayah,” tegasnya.
Selain kerusakan fisik, Afandi juga menyoroti dampak psikologis yang kini dirasakan warga setiap kali hujan turun. Trauma pasca-banjir dinilai berpotensi mengganggu ketenangan dan kesehatan mental masyarakat.
“Warga terdampak banjir mengalami kecemasan. Hujan sedikit saja, mereka takut air naik lagi. Ini tidak bisa diabaikan,” ucapnya.
Karena itu, ia meminta Pemko Medan menyediakan layanan konseling psikologis khusus guna memulihkan kondisi mental warga. “Kami berharap Wali Kota juga menyiapkan pusat konseling bagi warga yang mengalami trauma akibat banjir,” tandas Afandi. (bp1)
