Asahan, buanapagi.com — Wakil Bupati Asahan Rianto SH, MAP mengikuti Rapat Koordinasi Terpadu Pengendalian Inflasi Tahun 2025 dan penguatan program Nasional Tiga Juta Rumah bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian PPN/Bappenas, dan Satgas Pangan Nasional melalui zoom meeting dari Aula Mawar kantor bupati setempat, Selasa (04/11/2025).
Kegiatan yang diikuti seluruh kepala daerah baik gubernur, bupati, dan wali kota se – Indonesia sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas harga dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat menjelang Tahun 2026.
Di Asahan, Wakil Bupati Rianto SH, MAP mengikuti Rakor itu bersama Forkopimda dan perangkat daerah yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Asahan.
Rakor ini sekaligus dirangkai dengan evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program Tiga Juta Rumah, yang menjadi salah satu agenda strategis nasional untuk menekan backlog hunian dan memperluas akses masyarakat terhadap perumahan layak dan terjangkau.
Dalam Rakor itu Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan memperkuat ketahanan ekonomi daerah. Ia meminta kepala daerah mempercepat langkah konkret pengendalian harga pangan, memperkuat cadangan logistik, serta melakukan operasi pasar terpadu jika diperlukan.
Sementara Kepala BPS RI menambahkan bahwa pengendalian inflasi harus berbasis pada data statistik yang valid dan terintegrasi, guna memetakan pola konsumsi dan distribusi barang secara akurat.
Sedangkan Menteri Pertanian yang juga menjabat sebagai Ketua Bappenas menegaskan bahwa ketahanan pangan, produktivitas pertanian, dan ketepatan perencanaan pasokan menjadi faktor kunci dalam menstabilkan inflasi serta menopang keberhasilan program perumahan rakyat.
Terkait hal ini Wabup Rianto menegaskan komitmen Pemkab Asahan dalam mendukung kebijakan nasional pengendalian inflasi dan percepatan pembangunan perumahan rakyat. Pemerintah daerah akan terus memperkuat koordinasi lintas sektor, berkolaborasi dengan pelaku usaha dan lembaga pangan, serta memastikan setiap kebijakan daerah berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.(bp/dil)
