Medan, buanapagi.com – Komisi IV DPRD Kota Medan menyoroti serius persoalan banjir yang terus melanda sejumlah kawasan pemukiman di Kota Medan. Kondisi ini menjadi perhatian utama para legislator, mengingat anggaran besar telah digelontorkan untuk penanganan banjir namun hasilnya belum terlihat signifikan.
Rapat mendadak pun digelar pada Senin (13/10/2025) pagi di bawah pimpinan Ketua Komisi IV DPRD Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak. Rapat tersebut dihadiri oleh seluruh anggota komisi yang membidangi pembangunan dan infrastruktur. Hasilnya, Komisi IV bersepakat untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan proyek infrastruktur, terutama yang berkaitan dengan drainase dan pengendalian banjir.
“Selama ini pengerjaan drainase sudah cukup banyak dilakukan, namun faktanya banjir tetap saja terjadi. Ini yang membuat kami mempertanyakan efektivitas program dan penggunaan anggaran tersebut,” ujar Paul, politisi dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan itu.
Paul menilai perlunya evaluasi menyeluruh terhadap anggaran pengendalian banjir yang nilainya mencapai sekitar Rp 1 triliun setiap tahun sejak 2024. “Kalau anggaran sebesar itu sudah dikeluarkan, tapi banjir tetap terjadi, berarti ada yang tidak tepat sasaran. Ini yang harus kita cari tahu,” tegasnya.
Ia juga menyoroti kemampuan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Pemko Medan yang dinilai belum mampu mengatasi persoalan banjir secara efektif. “Kita curiga, jangan-jangan memang tidak ada pejabat yang benar-benar ahli di bidang ini. Kalau dibiarkan, triliunan uang rakyat akan terbuang sia-sia,” tambahnya.
Sebagai tindak lanjut, Komisi IV DPRD Medan menjadwalkan rapat bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, seperti Dinas SDABMBK, Dinas PKPCKTR, DLH, serta Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) Sumut pada 20–21 Oktober 2025 mendatang. Rapat tersebut diharapkan dapat menghasilkan solusi konkret untuk penanganan banjir yang selama ini menjadi masalah klasik Kota Medan.
