Medan, buanapagi.com – Komisi IV DPRD Kota Medan memerintahkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan untuk segera melakukan penyegelan terhadap bangunan doorsmeer mobil di Jalan H. Adam Malik, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat. Pasalnya, bangunan tersebut diketahui tidak memiliki izin dan sudah menerima Surat Peringatan (SP) 1 dari Pemerintah Kota Medan.
“Kita minta agar Satpol PP segera menyegel bangunan ini karena izin apa pun tidak ada. Sudah jelas mendapatkan SP 1, jadi harus segera diambil tindakan,” tegas Ketua Komisi IV DPRD Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak, didampingi anggota Ahmad Affandi, saat melakukan peninjauan lapangan, Selasa (7/10/2025).
Politisi PDI Perjuangan itu juga menekankan pentingnya tindakan tegas agar tidak terjadi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). “Jangan terus dibiarkan. Harus ada tindakan tegas supaya PAD dari retribusi PBG tidak bocor,” ujarnya.
Instruksi penyegelan tersebut disambut baik oleh pihak Satpol PP Kota Medan yang diwakili oleh Irvan Lubis bersama anggotanya. Dalam kesempatan itu, Irvan meminta kepada pihak pekerja dan pengawas proyek untuk segera menghentikan seluruh aktivitas pembangunan. “Tolong jangan ada lagi kegiatan sebelum memiliki izin,” perintah Irvan kepada Steven, pemilik bangunan.
Namun, dalam proses klarifikasi, Steven mengaku sudah mengurus perizinan dan bahkan menghubungi seseorang bernama Juandi untuk membantu proses tersebut. Hal ini membuat Paul geram karena melalui sambungan telepon, Juandi menyebut izin masih dalam proses dan bahkan mencatut nama anggota DPRD Sumut, H. Subandi. “Anda jangan bawa-bawa nama anggota DPRD Sumut. Di sini anggota DPRD Medan, lengkapi saja izin,” tegas Paul.
Menutup kunjungan tersebut, Paul kembali menegaskan agar Satpol PP segera menyegel bangunan doorsmeer tersebut hingga seluruh izin resmi diterbitkan. “Segel dulu bangunan ini, setelah izin lengkap baru boleh lanjutkan pembangunan,” tandasnya sembari mengingatkan seluruh stakeholder Pemko Medan untuk bersikap tegas terhadap bangunan bermasalah di wilayah kota. (bp1)
