Asahan, buanapagi.com – Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin Siregar bersama Wakil bupati Rianto SH, MAP dan Forkopimda lainnya mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025 yang dilaksanakan secara virtual oleh Mendagri Tito Karnavian, Selasa (02/09/2025).
Dalam kesempatan itu Taufik Zainal Abidin menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Asahan untuk mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat dalam menjaga stabilitas harga dan memperkuat ketahanan pangan di daerah.
Pemerintah Kabupaten Asahan bersama organisasi perangkat daerah terkait juga telah menyiapkan langkah konkret untuk mengendalikan inflasi, melindungi daya beli masyarakat, dan memastikan ketersediaan kebutuhan pokok tetap terjaga.
Dalam Rakor itu Mendagri mengingatkan agar seluruh kepala daerah lebih berhati-hati dalam menyelenggarakan kegiatan seremonial di tengah situasi sosial yang sensitif. Disampaikannya kegiatan yang berlebihan, seperti pesta atau hiburan musik, berpotensi menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat.
Oleh karena itu, kegiatan ulang tahun daerah maupun acara kedinasan sebaiknya dilaksanakan dengan sederhana, misalnya melalui doa bersama, tumpengan, atau pemberian santunan kepada anak yatim dan masyarakat kurang mampu, sebagai wujud empati serta untuk menjaga kepercayaan publik.
Selain Mendagri, rapat koordinasi tersebut juga menghadirkan pimpinan Badan Pangan Nasional, Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat, serta Perum Bulog. Ketiga lembaga tersebut memaparkan kondisi terkini terkait ketersediaan pangan nasional, perkembangan data inflasi, serta strategi menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di seluruh daerah. Paparan tersebut menekankan bahwa sinergi pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam mengantisipasi gejolak harga, terutama menjelang periode akhir tahun.
Rakor ini diharapkan dapat menjadikan upaya pengendalian inflasi semakin efektif dan terarah, sehingga tidak hanya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan saja, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan sinergi yang kuat antara pusat dan daerah, langkah nyata dalam melindungi kepentingan rakyat dan meningkatkan kesejahteraan bersama dapat terus diwujudkan.(bp/dil)
