Asahan, buanapagi.com– Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menggelar Rapat Koordinasi Pembangunan Ekonomi Makro di Aula Tengku Rizal Nurdin rumah dinas Gubsu, Rabu malam (20/08/2025).
Rapat dipimpin Gubernur Muhammad Bobby Afif Nasution dihadiri bupati/wali kota se-Sumatera Utara, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala Perum Bulog Sumut Budi Cahyanto, serta Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumut Dr. Rudi Brando Hutabarat.
Pertemuan ini menjadi forum koordinasi lintas sektor untuk menyamakan langkah pemerintah daerah, lembaga statistik, lembaga moneter, dan penyedia cadangan pangan. Fokus utama rapat adalah membahas arah pertumbuhan ekonomi Sumut, menjaga stabilitas harga, serta memperkuat sinergi melalui program simultan Bulog Sumut berupa intervensi pasar lewat program pangan murah yang akan dilaksanakan serentak di kabupaten/kota.
Bagi Kabupaten Asahan, rapat ini menjadi momentum penting untuk mempertegas kontribusi sebagai salah satu daerah penopang ekonomi Sumut, dengan PDRB ADHB mencapai Rp 57,4 triliun atau peringkat ke-5 tertinggi di Sumatera Utara.
Kehadiran Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin Siregar dalam forum Rakorpem Ekonomi Makro tingkat provinsi ini menegaskan komitmennya untuk memperkuat sektor pertanian, perkebunan, dan industri pengolahan sebagai motor pertumbuhan, sekaligus mendukung pengendalian inflasi melalui penguatan sektor pangan.
“Asahan siap mendukung langkah Pemprov Sumut dalam menjaga stabilitas ekonomi. Dengan potensi sektor riil yang kita miliki, ditambah perbaikan layanan publik dan dukungan kebijakan fiskal, kami optimistis Asahan dapat memperluas kontribusi terhadap ekonomi Sumut sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Dalam kegiatan itu bupati didampingi Kepala Bapperida Kabupaten Asahan Drs Supriyanto MPd, Kepala BKAD/Bappenda H. Rahmat Hidayat S.Sos, Msi, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Syahputra SE, MM, serta Kepala Dinas Kominfo Jutawan Sinaga S.STP, MAP.
Sebelumnya dalam acara itu Gubernur Sumut Bobby Nasution menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah harus ditopang oleh investasi, pengendalian inflasi, dan stabilitas pangan. Dengan target pertumbuhan 6,8 persen hingga 7,2 persen dan kebutuhan investasi hingga Rp 53 triliun, pemerintah daerah dituntut menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan daya beli masyarakat.
“Ketersediaan pangan dan stabilitas harga beras adalah kunci. Karena itu sinergi dengan Bulog, BI, dan BPS sangat penting untuk menopang arah kebijakan ekonomi di daerah,” kata Bobby.
Sementara Kepala Perum Bulog Sumatera Utara Budi Cahyanto menjelaskan kesiapan pihaknya menjalankan program pangan murah secara serentak sebagai instrumen intervensi pasar. Ia menegaskan stok beras Sumut dalam kondisi aman, dan Bulog siap mendistribusikan ke seluruh kabupaten/kota sesuai kebutuhan.
Sedangkan Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menyoroti capaian pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara yang mencapai 5,03 persen pada 2024. Ia mengingatkan bahwa capaian ini perlu ditingkatkan dengan strategi pembangunan yang lebih merata antarwilayah.
“Pertumbuhan Sumut solid, tapi kita perlu mengurangi disparitas dan memperkuat sektor – sektor produktif di daerah. Dengan basis data yang kuat, pemerintah daerah dapat menyusun kebijakan yang tepat sasaran untuk menjaga pertumbuhan sekaligus menekan inflasi,” paparnya.
Amalia juga menegaskan bahwa BPS mendapat amanah dari Presiden RI melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Inpres ini menjadi pedoman untuk memperbaiki penyaluran bantuan sosial dan program pemberdayaan masyarakat agar lebih tepat sasaran, terarah, dan terpadu.
“Ke depan, BPS membuka peluang kerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan updating DTSEN secara langsung dengan melihat kondisi objektif masyarakat di lapangan,” tandas Kepala BPS RI itu.(bp/dil)
