Medan, buanapagi.com – Anggota DPRD Medan, Rommy Van Boy, menggelar kegiatan reses II Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 dua titik yakni di Jln Balai Desa, Kel. Simpang Tanjung, Kec. Medan Sunggal dan di Jln. Monginsidi (tempat parkir sepeda motor Hermes) untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait berbagai permasalahan yang dihadapi warga.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah warga mengungkapkan berbagai keluhan, mulai dari masalah banjir yang tak kunjung usai, drainase yang tersumbat, hingga sulitnya mengakses bantuan sosial dan pendidikan dan yang paling banyak dikeluhkan masalah adminduk seperti pembuatan KTP yang sangat sulit.
Salah satu warga menyebutkan, bahwa dirinya kesulitan untuk membuat KTP. Pasalnya, setiap mau mengurus KTP pihak Dinas Kependudukan selalu menyebutkan blanko untuk KTP belum ada, tapi ketika dalam pengurusannya warga memberi uang, blanko untuk KTP ada, nah ada apa dengan Disdukcapil ini? Tanya warga.
Selain masalah drainase, warga juga mengeluhkan minimnya penerangan jalan di beberapa wilayah. Lampu jalan yang mati tidak segera diperbaiki, menyebabkan jalanan menjadi gelap dan rawan kecelakaan serta tindak kejahatan.
“Jalanan gelap karena lampu jalan sudah lama mati. Kami takut keluar malam karena rawan begal. Kalau menunggu anggaran turun dulu baru diperbaiki, lalu bagaimana keselamatan kami?” keluh seorang warga.
Tak hanya itu, warga juga merasa terancam dengan banyaknya pohon rimbun di sepanjang Jalan Murai yang dibiarkan tanpa pemangkasan. Mereka khawatir pohon-pohon tersebut bisa tumbang kapan saja, terutama saat hujan deras dan angin kencang.
“Pohon-pohon di sepanjang jalan ini sudah terlalu lebat. Saat hujan deras dan angin kencang, kami khawatir akan ada pohon yang tumbang dan menimpa pengendara atau rumah warga. Kami sudah lapor berkali-kali, tapi tidak direspon. Apakah harus ada uangnya baru mau ditangani.bApa harus menunggu ada korban dulu baru ada tindakan?” tegas salah satu warga.
Salah satu permasalahan utama yang disampaikan warga adalah kondisi drainase yang buruk dan sering menyebabkan banjir saat hujan turun. Warga mengeluhkan bahwa banyak drainase yang tersumbat akibat sampah, sedimentasi, serta tertutup oleh bangunan atau tanah pribadi yang menghambat aliran air.
“Setiap hujan deras, air meluap ke rumah-rumah warga. Kami sudah sering mengadukan hal ini, tetapi hingga kini belum ada solusi konkret,” ujar seorang warga yang menghadiri reses tersebut.
Warga berharap agar pemerintah segera melakukan normalisasi drainase, terutama di titik-titik yang sering terdampak banjir, seperti di Jalan Sunggal dan sekitarnya. Mereka juga meminta adanya perbaikan drainase yang sudah ambruk agar air dapat mengalir dengan lancar dan mengurangi risiko genangan air.
Selain masalah banjir, warga juga menyampaikan keluhan terkait pohon-pohon yang terlalu rimbun di sepanjang Jalan Murai. Kondisi ini dinilai membahayakan pengendara, terutama pada malam hari karena menghalangi penerangan jalan.
“Pohon-pohon di sini sudah sangat lebat dan rawan tumbang saat hujan deras atau angin kencang. Kami berharap dinas terkait segera melakukan pemangkasan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan,” ungkap salah satu warga.
Permasalahan lain yang banyak dikeluhkan warga adalah kesulitan dalam mendapatkan bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako. Banyak warga yang merasa layak menerima bantuan tetapi tidak terdaftar dalam sistem.
“Saya sudah mengajukan permohonan bantuan sosial berkali-kali, tetapi nama saya tidak pernah masuk dalam daftar penerima. Kami mohon ada solusi agar kami yang benar-benar membutuhkan bisa mendapatkan bantuan,” kata seorang ibu rumah tangga yang hadir dalam reses.
Selain bantuan sosial, warga juga mengeluhkan sulitnya mendapatkan akses ke Program Indonesia Pintar (PIP) bagi anak-anak mereka. Beberapa orang tua menyebutkan bahwa meskipun kondisi ekonomi mereka sulit, anak-anak mereka tidak terdaftar dalam program tersebut.
Menanggapi berbagai keluhan yang disampaikan, Politisi Fraksi Partai Golkar itu berjanji, akan segera menindaklanjuti permasalahan tersebut dengan berkoordinasi bersama dinas terkait. Legislator Dapil V itu menegaskan pentingnya peran pemerintah dalam memastikan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam hal infrastruktur dan bantuan sosial.
“Saya akan membawa semua aspirasi ini ke rapat dewan dan berkomunikasi langsung dengan dinas terkait. Kami ingin memastikan bahwa setiap warga mendapatkan haknya, baik dalam hal infrastruktur yang layak maupun bantuan sosial yang adil,” kata anggota Komisi 4 DPRD Medan itu.
Ketua PAC PP Kecamatan Medan Polonia itu juga mengimbau masyarakat untuk terus menyampaikan keluhan dan masukan, agar pemerintah dapat bekerja lebih efektif dalam menangani permasalahan di lapangan.
Dengan adanya kegiatan reses ini, warga Sunggal berharap adanya perubahan nyata dalam kebijakan pemerintah, terutama dalam mengatasi masalah banjir, perbaikan drainase, serta pemerataan bantuan sosial dan pendidikan. Mereka berharap agar aspirasi yang telah disampaikan dapat segera ditindaklanjuti demi kesejahteraan bersama.(bp1)
