Medan, buanapagi.com – Penanggulangan kemiskinan di Medan tidak hanya melalui program perlindungan sosial dan kesejahteraan, tetapi juga secara holistik.
Hal ini disampaikan Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan dalam agenda Tanggapan Kepala Daerah atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Medan Tahun 2025-2045, di gedung dewan Jalan Kapten Maulana Lubis, Selasa (2/7/2024).
Dalam sidang yang dipimpin Ketua DPRD Hasyim didampingi Wakil Ketua Ihwan Ritonga, Rajudin Sagala, para pimpinan fraksi dan segenap anggota dewan.
Hadir juga Wakil Wali Kota Aulia Rachman, dan pimpinan perangkat daerah itu, Bobby Nasution menyebutkan, upaya holistik bertujuan untuk mengatasi akar penyebab kemiskinan.
Upaya holistik itu, lanjutnya, antara lain akses terhadap pendidikan yang berkualitas, pekerjaan yang layak, layanan kesehatan yang terjangkau, termasuk berbagai strategi pengembangan perekonomian yang terintegrasi.
“Hal ini juga dilakukan sebagai bentuk optimalisasi pencapaian target penurunan angka kemiskinan di kitaran nol persen pada tahun 2045,” ujarnya menanggapi Pemandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan terkait langkah-langkah penanganan kemiskinan di Medan dalam jangka panjang.
Menanggapi saran tentang implementasi nyata program peningkatan akselerasi pertumbuhan ekonomi, agar meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM, Bobby mengatakan Pemko Medan berupaya menciptakan iklim UMKM yang kondusif dan kompetitif serta mengembangkan kewirausahaan sesuai kebijakan dalam rangka peningkatan nilai tambah ekonomi pada RPJPN 20-2024.
Disamping itu, pengembangan kapasitas kewirausahaan dan UMKM juga didukung melalui penyediaan insentif fiskal yang berorientasi ekspor.
Menanggapi Pemandangan Umum Fraksi Gerindra terkait gambaran infrastukur untuk menyukseskan Indonesia Emas 2045, Bobby mengatakan, Pemko Medan berbenah memperbaiki keadaan kota, khususnya dalam bidang infrastruktur.
Wali Kota memaparkan, Pemko Medan rutin membangun, merehabilitasi, dan rekonstruksi jalan dan drainase di seluruh kecamatan dengan porsi disesuaikan keadaan.
Selain itu, lanjutnya, Pemko melakukan swakelola pemeliharaan jalan dan drainase.
“Dengan begitu kondisi jalan mantap diharapkan dapat dipertahankan,” ucapnya.
Wali Kota juga menyampaikan, Pemko telah mereview masterplan drainase dengan harapan masalah banjir dapat diatasi secara bertahap.
Terkait saran Fraksi Golkar agar RPJPD jadi acuan Pemko dalam pembangunan, Wali Kota mengatakan Pemko berkomitmen meningkatkan kualitas infrastruktur kota.
Pengawasan terhadap penggunaan anggaran infrastruktur, sebutnya, dilakukan secara intens dan berkesinambungan.
“Pemko juga rutin mengawasi pekerjaan fisik di lapangan agar sesuai perencanaan dan pihak pelaksana diminta membuat laporan secara rutin,” ucapnya.
Pada saat ini, lanjutnya, Pemko tengah menginventarisir jalan dan drainase yang perlu segera ditangani agar dilakukan perencanaan matang hingga penganggaran lebih tepat sasaran.
Dalam paripurna itu, Wali Kota bergantian dengan Wakil Wali Kota juga memberi tanggapan atas pemandangan umum Fraksi PKS, PAN.
Fraksi NasDem, Fraksi Demokrat, dan Fraksi Hanura PPP PSI (HPP) Sebelum men-skor sidang, Ketua DPRD mengumumkan anggota pansus yang akan menyampaikan laporan pada sidang 30 Juli mendatang.(bp2)
