Medan, buanapagi.com – Belakangan ini masyarakat di Sumut khususnya di kabupaten Deli Serdang direpotkan dengan kelangkaan LPG/tabung 3 kilogram (kg).
Seharusnya dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah terkait penyaluran gas LPG 3 kg, tidak ada lagi kelangkaan. Apalagi gas ini diperuntukkan kepada warga yang tidak mampu.
” Kelangkaan LPG 3 Kg sudah dimulai setelah libur panjang Idul Adha dan berlangsung sampai saat ini,” ujar anggota DPRD Sumut, H.Akhiruddin Lc saat ditemui di ruangannya , Rabu (26/7).
Disebutkan jika ada kelangkaan di masyarakat, artinya ada pihak yang bermain dengan LPG . Kondisi ini harus disikapi dengan baik oleh agen Pertamina. Kalau dalam seminggu ini Pertamina belum mampu juga menyelesaikan permasalahan ini disarankan agar aparat hukum ikut serta memantau.
Dalam hal ini dari Pertamina, pasti menyatakan suplai dan pasokan sudah tercukupi. Permainan diperkirakan terjadi di pangkalan sebagai hilir dari pasokan Pertamina.
” Produksi dan penyaluran barang bersubsidi seperti gas 3 kg sudah ada pengawasannya dari pemerintah, namun demikian, tidak tertutup kemungkinan adanya praktek persaingan usaha tidak sehat mengingat Pertamina merupakan satu-satunya pelaku usaha yang memproduksi dan menyalurkan gas subsidi elpiji 3 kg,” tegas politisi dari PKS ini.
Jika perlu lanjutnya libatkan aparat kepolisian di daerah yang rawan permainan penyaluran LPG sehingga spekulan- spekulan LPG dapat dipantau lebih dahulu.
Dirinya juga meminta sejumlah data terkait perkembangan jumlah penyaluran kepada masing-masing agen dan pangkalan yang ada di Deli Serdang untuk memastikan kebenaran dari penjelasan yang disampaikan oleh pihak Pertamina mengingat ada kejanggalan dimana rentang waktu dari Idul Adha sampai dengan sekarang sudah hampir satu bulan, dan keterangan adanya ekstra kuota tidak sejalan dengan temuan di masyarakat yang masih mengeluhkan adanya kelangkaan gas elpiji 3 kg.
“Pertamina dan pemerintah diharapkan segera dapat merealisasikan subsidi tepat sasaran kepada mereka yang berhak, yakni masyarakat miskin, UMKM, petani dan nelayan yang mengikuti program konversi. Adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap perilaku yang dipicu oleh disparitas harga gas PSO dengan non PSO serta meminta masyarakat untuk tidak panic buying dalam pembelian gas 3 kg, karena hal itu dapat memicu spekulan untuk bermain dan masyarakat melakukan penimbunan” ujar anggota DPRD Sumut dari dapil III ini.
Dia juga menyarankan agar sebaiknya Pertamina melakukan evaluasi terkait pendistribusian LPG saat ini. Validasi data perlu dilakukan dengan mengecek pasokan di pengecer dan di pangkalan. Pastikan tidak ada penumpukan atau penimbunan serta tindakan pengoplosan LPG.
Sementara itu Sales Branch Manager Region I Sumbagut , Staleva Putra Ghita Daulay di hadapan KPPU Kanwil I Medan mengklaim pihaknya telah meningkatkan penyaluran gas di wilayah Sumut, khususnya untuk Deli Serdang dan Medan.
“Jumlah penyerapan konsumsi LPG 3 kg untuk Sumut saat ini sudah plus 7 persen dari kuota yang telah diberikan oleh pemerintah. Peningkatannya untuk sales area Medan plus 3 persen, artinya pasokan bulan ini sudah lebih besar 3 persen dibanding bulan sebelumnya” ujar Putra.
Ditambahkan bahwa selama ini Pertamina hanya dapat mengontrol sampai dengan agen saja, untuk pangkalan sifatnya hanya monitoring. Sementara bagaimana penjualan dan penyaluran dari pangkalan sampai dengan konsumen akhir di luar kewenangan Pertamina.
” Kontrol dalam hal ini terkait dengan pengaturan jumlah kuota untuk masing-masing pangkalan dan Harga Eceran Tertinggi (HET),” tutur Putra .(ndo)
