Asahan, buanapagi.com – Banjir yang terjadi minimal satu tahun sekali karena ketidakmampuan Sungai Asahan menampung debit air,” ungkap Awaluddin seusai Mendeklarasikan WAMAS dan didaulat dirinya sebagai Ketua Wahana Masyarakat Aliran Sungai (WAMAS) yang merupakan lembaga swadaya masyarakat untuk membantu masyarakat agar pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap sungai oleh Ketua Pengawas Dr H Saleh Malawat, Selasa (28/02/2023) di Barbara Cafe dan Resto jalan Diponegoro Kota Kisaran.
Meskipun persoalan banjir adalah persoalan klasik lanjutnya, di mana Sungai Asahan, Sungai Silau, Sungai Piasa, Sungai Bunut dan anak-anak sungai lainnya yang merupakan Wilayah Sungai Toba Asahan sudah mengalami sedimentasi yang begitu parah bahwa di beberapa titik banyak pulau-pulau kecil yang muncul karena pengendapan tanah, pasir, kayu dan lain sebagainya telah memperburuk sedimentasi Sungai.
“Akibatnya air meluap hingga ke permukiman penduduk,” ungkapnya lagi.
Beranjak dari situasi itu, maka dirinya bersama aktifis-aktifis lainnya seperti Sumantri, Dedy Sofyan Panjaitan, Fahri Andy Harahap, Isnanto Panjaitan, Syafrizal Rany, Yanto, Marwansyah dan beberapa aktifis menggagas membentuk sebuah lembaga masyarakat yang diberi nama WAMAS. “Saat ini banyak pemerhati sosial berkaitan dengan sarana dan prasarana di darat, sedangkan di sungai sangat minim, sehingga MAWAS harus hadir di tengah krisis ini,” ungkapnya lagi usai pengukuhan.
Dalam pengukuhan itu, pihaknya juga menggelar diskusi publik dengan menampilkan nara sumber dari Dinas PUPR Kabupaten Asahan yang disampaikan oleh Kabid Sumber Daya Air Herianto Sijabat, dan juga pemaparan kondisi sungai Asahan disampaikan oleh Ketua LSM WAMAS Awaluddin dan dipandu oleh Sumantri.
Dalam diskusi tersebut, diketahui bahwa Kabupaten Asahan Sungai Asahan termasuk Sungai Piasa dan Sungai Silau merupakan wewenang pemerintah pusat dalam hal ini Balai Wilayah Sungai Sumatera II dan Sungai Bunut merupakan wewenang pemerintah provinsi.
“Kabupaten Asahan selalu baik oleh pemerintah pusat maupun provinsi untuk memberikan solusi dalam mengatasi persoalan sungai, mulai dari sedimentasi, vegetasi dan lain sebagainya,” ungkapnya.
Herianto mengatakan bahwa kajian yang sudah dilakukan namun tindak yang masih sangat minim dikarenakan alasan klasik yaitu dana. “Kita harus bersama, mulai dari pemerintah kabupaten, DPRD, dan juga DPR RI serta masyarakat seperti WAMAS ini harus bergandeng tangan, mendesak pemerintah pusat untuk merealisasikan kajian-kajian yang telah dilakukan,” ungkapnya sembari mengatakan semua kajian mengenai sungai hanya tinggal di atas kertas.
Maka Herianto menyambut baik kehadiran WAMAS ini, bisa menjadi mitra mereka untuk masuk dalam Tim Koordinasi Pengelolaan Sungai dan Sumber Daya Air (TKPSDA). “Saya menyambut baik kehadiran lembaga yang konsern dengan sungai dan DAS di Kabupaten Asahan ini,” ungkapnya.
Dalam pengukuhan yang diiringi dengan diskusi publik itu juga dihadiri oleh perwakilan Manager Kebun PTP Nusantara III se-Distrik Asahan yang diutus oleh General Manager H Asanul Arifin Nasution dan juga Ketua Pujakesuma Kabupaten Asahan AKP Rianto SH, MAP.
Diskusi tersebut, semata-mata untuk membuka cakrawala berpikir dari seluruh pengurus mengenai sungai dan DAS. “Semoga ini bisa membuka cakrawala berpikir kita tentang sungai dan DAS, dan mengetahui bagaimana posisi Kabupaten Asahan dalam persoalan sungai ini,” ungkap Sumantri.
Sementara itu Ketua Pujakesuma Kabupaten Asahan AKP Rianto SH, MAP juga menyoroti sedimentasi dan sangat setuju bila Pemkab Asahan berfikir lebih jauh lagi dengan mendirikan Perseroan Daerah guna mengelola pertambangan bebatuan dalam hal ini pasir.
“Kami sangat mendukung bila pemerintah mendirikan Perseroan Daerah untuk mengelola tambang pasir,” ungkap Rianto. (bp/IZAL)
