Medan, buanapagi.com – Ratusan masyarakat menghadiri Reses Masa Sidang I Tahun Keempat TA 2023, Anggota DPRD Medan dari Fraksi NasDem, Habiburrahman Sinuraya S,ST. Reses dilaksanakan pada dua lokasi berbeda yakni di Jalan. Bunga Mayang 1, Lingk. 1 Kel. Laucih, Kec. Medan Tuntungan dan Ladang Bambu, Jl. Bunga Kardiol, Lingk.III (Lap. Volly Karang Taruna) Kec. Mdn Tuntungan, Sabtu (11/2/2023).
Dalam reses tersebut, warga menyampaikan keluhan tentang kondisi di lingkungan mereka terkait persoalan drainase, Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) dan infrastruktur jalan dan permasalahan sampah. Bahkan ada juga mempertanyakan penggunaan KTP sebagai berobat gratis di Medan.
Salah satu warga setempat Mariati mengeluhkan masalah sampah yang menumpuk, dikarenakan pengangkut sampah tidak datang lagi. Dan sangat risih lihat sampah ada di depan rumah dan bingung mau buang sampah dimana.
“Karena sampah tak diangkut mengeluarkan bau yang tak sedap dan juga berserak. Kadang bingung mau dibuang kemana. Khan ga mungkin kami buang sampah ke sungai pak,” ujar Mariati.
Sementara itu, Kasmi mengadu tentang Kartu Indonesia Sehatnya (KIS) yang sudah mati. “Kartu KIS saya tidak bisa digunakan lagi untuk berobat. Jadi saya bingung kalau sakit mau pakai apa untuk berobat”, keluhnya.
Menanggapi hal tersebut, anggota DPRD Medan Habiburrahman S, ST mengaku pihaknya akan menyampaikan beberapa keluhan warga tersebut ke Pemko Medan.
Persoalan sampah memang sangat rumit. Hal ini dikarenakan minimnya fasilitas pengangkut sampah di setiap kecamatan.
“Soal sampah yang dikutip dari becak pengangkut, memang ada kutipan retribusi dari masyarakat. Namun, karena keterbatasan pengangkut becak dan mobil sampah hanya satu yang masuk ke Padang Bambu juga dibagi kepada tiga kelurahan. Untuk masalah sampah, saya akan upayakan agar becak dan mobil pengangkut sampah ditambah”, ujarnya.
Terkait kartu KIS yang sudah tidak bisa digunakan lagi ditanggung oleh BPJS. Warga bisa menggunakan kartu KTP atau kartu keluarga (KK) ke rumah sakit bila kartu BPJS hilang. Warga juga bisa mencetak kartu BPJS sendiri bila ada aplikasi program JKM dan masih berlaku. Yang penting ada KTP ada NIK dan BPJSnya terdaftar bisa dilayani di rumah sakit, klinik maupun puskesmas.
Untuk kartu yang ditanggung pemerintah, saat ini kuota yang ditetapkan pemerintah dan terbagi. Ada anggaran Pemda ada juga anggaran nasional. Untuk anggaran Pemda ada kuotanya dan pemerintah sebaliknya. Dan untuk kartu yang tidak aktif mungkin setiap tahunnya akan diubah. Untuk mengaktifkan kembali bisa datang ke kantor lurah dan meminta surat pengantar atau ke Dinas Sosial Kota Medan.
“Pemko Medan telah melaksanakan program UHC (Universal Health Coverage). Dan program kesehatan itu undang-undang melalui Kementerian Kesehatan, kemudian pemerintah daerah dalam hal ini provinsi juga punya jaminan untuk kesehatan masyarakat serta kabupaten kota juga mempunyai kebijakan sendiri, ini semuanya tergantung daripada kemampuan keuangan dari masing-masing daerah termasuk BPJS gratis bagi masyarakat yang kurang mampu”, jelas Anggota Komisi I DPRD Medan ini
Habiburrahman Sinuraya S, ST dalam resesnya juga meminta masyarakat untuk mendaftarkan usahanya pada e-katalog Pemko Medan agar ekonomi warga meningkat.
“Untuk menggenjot ekonomi masyarakat meningkat, saya minta bapak dan ibu segera mendaftarkan produk UMKM melalui e-katalog Pemko Medan, agar pemerintah setempat mensupport usaha bapak dan ibu. Dan bila warga tidak mengerti cara mendaftarkan usahanya, saya minta warga datang ke kelurahan agar dibantu kelurahan setempat “, ujar Habiburrahman Sinuraya.
Bila warga, lanjut Habib, sudah mendaftarkan usahanya, banyak bantuan yang akan didapat. Dana kelurahan saat ini difokuskan untuk pengembangan usaha UMKM. (bp1)
