Ekonomi

Bulog Kanwil Sulteng Berupaya Jaga Stabilitas Harga Beras di Sulteng

Sulteng, buanapagi.com – Perum Bulog Wilayah Kantor Sulawesi Tengah melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Beras, terus berupaya menjaga stabilitas harga beras di tingkat konsumen dan pasaran. Hal ini dilakukan Bulog sebagai upaya respon cepat terhadap kenaikan harga beras di pasaran.

Sasaran Program SPHP Beras itu, gencar dilaksanakan di pasar moderen Kota Palu dan sekitarnya. Khususnya Pasar Inpres Manonda dan Masomba Palu.

Pimpinan Kantor Bulog Wilayah Suteng David Susanto menjelaskan, Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras, merupakan penugasan Pemerintah Pusat oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) kepada Perum Bulog, untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan komoditas pangan khususnya beras mulai awal Januari hingga 31 Desember 2023 mendatang.

“Pemantauan harga dari data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) wilayah kota Palu dan dinas terkait, bahwa harga beras di pasar masih mengalami kenaikan diatas Harga Eceran Tertinggi atau HET. Sedangkan harga beras Yang telah ditetapkan Pemerintah yakni Rp 9.450 per kilogram. Untuk itu Kami dari Bulog turun secara mobile untuk menstabilkan harga beras dengan menggelontorkan beras medium di pasar – pasar dengan harga jual beras jauh lebih rendah dari HET,” ucap David Susanto, Pemimpin Bulog Wilayah Suteng, Rabu, (25/1/2023).

Dia mengungkapkan, sejak awal Januari 2023 sampai 25 Januari 2023, Perum Bulog Kanwil Sulteng sudah menyalurkan beras kualitas medium kurang lebih 60.494 ton yang dijual dibawah HET. Dan itu pun, akan terus disalurkan oleh Bulog sehingga diharapkan harga beras bisa stabil sehingga masyarakat bisa membeli beras dengan harga lebih terjangkau.

Selain itu kata David, program SPHP beras juga disalurkan melalui outlet-outlet binaan Perum Bulog seperti, Rumah Pangan Kita (RPK) yang tersebar di seluruh Kota dan Kabupaten wilayah Sulteng. Kemudian, untuk memastikan ketersediaan beras pihak Bulog juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, guna menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. (bp/RN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *