Tanjung Balai, buanapagi.com – Pemerintah Kota (Pemko) Tanjung Balai menggelar Coaching Clinic Penyusunan Road To Map Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2022, di Aula Bappeda kota Tanjung Balai, Selasa (7/6/2022).
Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Tanjung Balai dibuka Plt Wali Kota Tanjung Balai Waris Tholib, dan dihadiri para narasumber yakni, perwakilan Inspektorat Propinsi Sumut Abu Bakar Gentie Raya dan perwakilan Bagian Organisasi Kota Tebing Tinggi Ernawati Lubis, para pimpinan OPD dilingkungan Pemko Tanjung Balai serta seluruh peserta Bimtek Coaching Clinic Penyusunan Road To Map berjumlah kurang lebih 85 orang ASN dari setiap OPD.
Waris Tholib saat membuka acara tersebut mengatakan, untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang baik harus melalui strategi dan penyusunan langkah-langkah pelaksanaannya dan itu semua dituangkan dalam sebuah rencana besar berupa road map reformasi birokrasi, kata Waris.
Dikatakan Waris Tholib, Kegiatan ini merupakan suatu upaya dalam perubahan reformasi birokrasi perangkat daerah, berbagai bentuk produk inovasi pelayanan, perbaikan terhadap budaya kerja, dan untuk menciptakan birokrasi Pemerintahan yang profesional, maka perlu dilakukan perubahan secara sungguh sungguh dan berkelanjutan,” ujarnya.
Permasalahan strategis yang masih harus diperbaiki dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yakni birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien dalam penerapan E-government serta pelayanan publik yang harus berkualitas.
Reformasi Birokrasi pada hakekatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan Pemerintah agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya mewujudkan Pemerintahan Kelas Dunia sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010-2025 dan Permenpan RB Nomor 25 tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi tahun 2020-2024, papar Waris.
Waris menambahkan tata kelola Pemerintahan akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program-program pembangunan daerah. “Semakin baik tata kelola Pemerintahan satu Negara, semakin cepat pula perputaran roda pembangunan daerah. Pelaksanaan reformasi birokrasi selain menjadi kewajiban, juga sebuah kebutuhan setiap perangkat daerah,” tegas Waris Tholib. (bp/Farhan).
