Labuhanbatu, buanapagi.com – Bappeda Labuhanbatu menggelar Forum Group Discussion (FGD) tentang pembentukan kelompok kerja (Pokja) dan sekretariat integrasi penyaluran dana corporate social responsibility (CSR) Kabupaten Labuhanbatu di Ruang Rapat Bupati Kantor Bupati, Kecamatan Rantau Selatan, Jumat (18/03/2022).
Kepala Bappeda Kabupaten Labuhanbatu Hobol Zulkifli Rangkuti, S.Sos, MM menyampaikan, perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Labuhanbatu yaitu Perbankan berjumlah 18 perusahaan, BUMN Non Perkebunan berjumlah 3 perusahaan, Perkebunan kelapa sawit berjumlah 36 perusahaan, pabrik kelapa sawit berjumlah 7 perusahaan dan pabrik karet berjumlah 1 perusahaan.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Labuhanbatu Hobol Zulkifli Rangkuti, S. Sos, MM juga menambahkan maksud dari FGD tersebut diharapkan dapat mengoptimalisasi potensi sumber – sumber pembiayaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Selanjutnya, mensinergikan peran pemerintah dan perusahaan dalam pembangunan daerah melalui pemanfaatan dana CSR secara terintegrasi, terukur dan berkelanjutan, memfasilitasi perusahaan dalam penyaluran dana CSR sesuai dengan prioritas pembangunan, harmonisasi kegiatan perangkat daerah Kabupaten Labuhanbatu yang mendukung operasional perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku.
Narasumber Dosen Fisip UNSRI Dr. Ir. Abdul Nadjib, MM menyampaikan permasalah yang sering muncul dalam Pemanfaatan dana CRS yaitu belum semua perusahaan menyampaikan laporan rencana dan realisasi CSR sehingga belum dapat menggambarkan peran serta dunia usaha secara menyeluruh dalam pembangunan daerah, dan masih rendahnya political will pimpinan perusahaan dalam pemanfaatan dana CSR untuk pembangunan daerah.
Lanjut, Dr. Ir. Abdul Nadjib, MM menyampaikan solusi yang dapat dilakukan Pemkab dalam mengatasinya yaitu dengan meningkatkan kesadaran pihak perusahaan tentang pentingnya laporan pelaksanaan CSR, mengoptimalkan peran forum CSR-PKBL dalam komunikasi intensif dengan BUMN/BUMS sebagai anggota forum dalam perencanaan program.
“Perlu adanya regulasi yang jelas tentang pemanfaatan dana CSR untuk pembangunan daerah yang terkena dampak langsung operasionalisasi perusahaan”, Jelas Dr. Ir. Abdul Nadjib, MM.
Turut hadir dalam kegiatan itu Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sortauli Triana Manurung, ST, Sekertaris Dinas Kelautan dan Perikanan Rosmaidayani Hasibuan, Kabid SMP Dinas Pendidikan Tongku Ridwan, ST, Kabid Pelatihan Disnaker Andi Ramadhan, Kabid Bidang Balitbang Neny Daniaty, Kabid Sospem Balitbang Azri Ahda, Perwakilan Dinas Koperasi UMKM, Perwakilan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. (bp/LB1)
