Medan, buanapagi.com – Direktorat Reskrimsus Polda Sumut bersama Sat Reskrim Polres Batu Bara, mengamankan delapan (8) unit truk yang membawa berbagai macam barang dari Malaysia, tanpa izin di Jalan Acces Road Inalum, Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara.
Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi, mengatakan, diamankannya delapan truk itu atas laporan dari masyarakat, adanya kegiatan bongkar muat di bekas pabrik Becing Plant, Desa Lalang Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, Minggu (23/01/2022).
“Mendapati laporan itu, Personil Subdit I Indag Dit Reskrimsus Polda Sumut dan Sat Reskrim Polres Batu Bara, langsung turun ke tempat kejadian perkara (TKP) mengamankan para sopir dan delapan truk yang melakukan bongkar muat,” katanya, Selasa (25/01/2022).
Hadi mengungkapkan, para sopir saat diinterogasi mengaku muatan yang ada di dalam delapan truk itu, berasal dari KM Semangat Nelayan di Dermaga C Pelabuhan Pelindo Kuala Tanjung.
Barang-barang itu dibawa dari pelabuhan Portklang Malaysia, tanpa dokumen Import.
“Para sopir mengakui, melakukan pengangkutan atas perintah saudara ‘Al’ selaku pemilik usaha expedisi pengangkutan barang dan para supir dapat memasuki dermaga C Pelabuhan Pelindo Kuala Tanjung, atas petunjuk saudara ‘An’ yang beralamat di Tanjung Balai (selaku pengurus barang-red),” ungkapnya.
Ke delapan truk yang membawa barang-barang dari Malaysia tanpa dokumen, yakni berisikan acesoris patung, berisikan mie Penang, sepatu bekas, daging ikan, ikan teri kering, daging sapi.
Hadi menuturkan, dalam penyelidikan barang tanpa dokumen itu, membutuhkan koordinasi dengan lintas sektoral, diantaranya Bea Pelindo I Medan.
“Dari hasil penyelidikan itu, Subdit I Indag Dit Reskrimsus Polda Sumut mengamankan barang bukti (BB), berupa 8 truk yang membawa muatan tanpa dokumen, serta dokumen hasil penyelidikan dengan terlapor ‘An’,” tuturnya.
“Dalam kasus itu, diduga tindak pidana kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 Jo Pasal 7A (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006, tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan,” pungkas Hadi Wahyudi. (TS)
