Medan, buanapagi.com – Kehadiran Perseroan Terbatas Toba Pulp Lestari (PT. TPL) di wilayah tanah Batak Sumatera Utara (Sumut), menimbulkan polemik yang tidak berkesudahan dengan masyarakat adat yang bertempat tinggal di sekitar Danau Toba.
Dengan adanya gejolak tersebut, muncul sebuah petisi oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Horas Bangso Batak (Ketum DPP HBB) Lamsiang Sitompul SH.MH, yang diwakili oleh Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) HBB, Thomson M. Parapat SH, agar PT TPL segera ditutup dan tanah adat disana dikembalikan ke masyarakat adat.
Bersamaan dengan itu, Organisasi HBB, melalui Ketua DPC HBB Kota Medan, Thomson M. Parapat SH, kepada buanapagi.com mengatakan, pada hari ini, kita melaksanakan pertemuan dengan sejumlah Ketua dan Pengurus DPK HBB se-Kota Medan.
Yang membahas perusahaan, yang selama ini diduga telah merusak hutan di kawasan Tapanuli dan kerap terlibat bentrok antar warga Desa Natumingka Kecamatan Borbor Kabupaten Toba dengan pekerja PT TPL.
“Oleh krenaa itu, kami harapkan agar pemerintah untuk segera menutup perusahaan tersebut. Karena perusahan yang dulu bernama PT Inti Indorayon Utama itu, dinilai merusak lingkungan di kawasan Danau Toba, Sumatera Utara (Sumut), ” ujarThomson M. Parapat, usai menggelar pertemuan, yang dihadiri oleh Sekretaris DPP HBB Reky Nelson Barus, Humas DPP HBB Lamser Sihombing, Hendri Surbakti, Humas DPC HBB Togu Sihite, Ketua DPK Medan Denai Tumbur Sirait, Ketua DPK HBB Belawan. Ketua DPK Medan Kota, Ketua DPK Deli Tua, Ketua Generasi Muda HBB Kota Medan , yang dilaksanakan dengan tetap mengikuti anjuran Pemerintah, dengan mentaati Protokol kesehatan (proles), yang berlaksung di Sekretariat DPC HBB Kota Medan, Jalan Bajak II No 68 Kelurahan Harjosari II, Medan Amplas Rabu (23/06/2021).
Lebih lanjut, Thomson Parapat mengatakan, dengan tegas kami katakan, pemerintah dituntut untuk menutup Perusahaan tersebut.
Kami Horas Bangso Batak, mendesak Pemerintah Pusat agar PT TPL ditutup dan tanah adat disana dikembalikan ke masyarakat adat,” ucapnya.
Ditambahkan Thomson, sebagai Organissi Horas Bangso Batak kami nyatakan, apabila dalam tempo satu bulan ini tidak ditutup juga oleh pemerintah, atau instansi terkait. Maka kami akan melakukan aksi demo damai di jalanan. Sampai perusahaan TPL benar-benar ditutup proses produksinya,” pungkas Thomson. (bp/TS)
